Lukman: Serahkan Ketentuan Pilkada ke Daerah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada wacana pemilihan kepala daerah diserahkan kepada daerah-daerah, agar mereka menentukan sendiri caranya, apakah melalui pemilihan langsung, dipilih DPRD atau bentuk lainnya.

"Bagi saya pemilihan tidak harus langsung atau tidak atau lewat DPRD, itu dikembalikan pada kemauan rakyat saja. Jadi di setiap daerah tidak harus sama, justru kebhinekaan kita yang akan muncul," kata wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin pada dialog Empat Pilar Negara yang diselenggarakan MPR di gedung MPR/DPR/DPD di Senayan Jakarta, Senin.

Dialog empat pilar yang diselenggarakan MPR tersebut mengambil tema "Pemilukada yang bersih" dan menghadirkan nara sumber, wakil ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Anggota tim kerja sosialisasi MPR Rahadi Zakaria dan sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola.

Lebih lanjut Lukman menjelaskan untuk menampung keinginan masyarakat itu bisa diatur dalam Peraturan Daerah.

"Jadi tidak perlu diatur sama dalam UU. UU hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Yang rinci diatur dalam perda saja," kata Lukman.

Namun tambah Lukman untuk merancang Perda tersebut perlu melibatkan tokoh masyarakat adat setempat.

"Jadi tidak diserahkan pada DPRD saja tapi juga melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan sebagainya," kata Lukman.

Namun tambah Lukman untuk itu semua diperlukan revisi UU, sementara soal bagaimana caranya diserahkan saja kepada suara mayoritas masyarakat setempat.

Menurut Lukman yang terpenting prinsipnya adalah demokratis. (tp)