Aneh, MK Batalkan Kewenangan DPR RI

Ahmad Yani (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

Jakarta, Aktual.co — Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan DPR RI, khususnya Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan, untuk memilih calon hakim agung dinilai aneh oleh anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani. 

"Bagaimana Komisi III DPR RI menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kalau tidak dilakukan uji kepatutan dan kelayakan," kata Yani di Jakarta, Jumat (10/1).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menambahkan, setiap pejabat negara yang menggunakan anggaran atau uang negara, perlu dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

"DPR RI bukan tukang pos, bukan lembaga tukang stempel. Seluruh jabatan di negara, dan berimplikasi kepada uang negara, maka dia harus mendapat persetujuan. Untuk mendapat persetujuan DPR RI, harus diuji," kata dia. 

Keputusan MK tersebut, tambah dia, mengindikasikan adanya deparpolisasi dan mendiskreditkan DPR RI.

"Ada gerakan deparpolisasi terhadap parlemen dengan memanfaatkan sejumlah kasus yang menimpa anggota DPR RI. Putusan MK ini banyak yang salah, kacau. Itu karena pemahaman hukum hakim MK tidak ada," kata Yani.

Sukardjito -