Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mendorong DPR segera menyetujui pembangunan gedung KPK. Komitmen Komisi III DPR dalam pemberantasan korupsi ditantang."Sekarang ini kan gedung KPK daya dukungnya sudah nggak mampu. Kalau memang Komisi III berkomitmen dalam pemberantasan korupsi untuk apa menunda-nunda pembangunan gedung KPK," desak Lukman.
Hal ini disampaikan Lukman kepada detikcom, Senin (17/9/2012).
Menurut Lukman, alasan sejumlah fraksi di DPR menolak pembangunan gedung KPK juga tidak berdasar. DPR seharusnya mendorong penuh penguatan KPK untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia.
"Nggak ada istilah ad hoc di Undang-undang KPK. Jadi jangan beralasan KPK sebagai lembaga ad hoc belum membutuhkan gedung baru," katanya.
Komisi III DPR memang memberi tanda bintang di anggaran pembangunan gedung baru KPK. Karena itu dipastikan gedung baru KPK tidak bisa dibangun di tahun 2012.
Sementara kebutuhan KPK akan gedung baru sudah mendesak. KPK bahkan harus meminjam Rutan TNI untuk menahan koruptor karena terbatasnya kapasitas tahanan KPK.
Saat ini anggaran pembangunan gedung baru KPK kembali dibahas di Banggar DPR. Namun demikian sejumlah fraksi masih menolak anggaran gedung baru KPK direalisasikan dalam APBN 2013.
"Ada yang beralasan karena KPK lembaga ad hoc. Kalau sejumlah fraksi termasuk FPD sudah tidak ada masalah," kata anggota Banggar dari Komisi III DPR, Saan Mustopa.
(van/trq)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !