Tudingan ke KPK Bisa Ganggu Stabilitas Nasional

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Tuduhan yang tanpa disertai bukti terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti komisi itu telah dijadikan alat oleh pihak tertentu, harus diakhiri. Tindakan saling menyerang dan mendeskriditkan pihak lain saat menanggapi kasus-kasus yang ditangani KPK, juga perlu dihindari.


"Tuduhan seperti adanya konspirasi oleh pihak-pihak tertentu juga tidak perlu dipublikasikan karena bisa mengganggu stabilitas nasional. Jika memang punya bukti, bawa saja ke proses hukum tanpa menimbulkan kegaduhan yang tak perlu," harap Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Sabtu (2/2/2013) di Jakarta.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, pada Jumat lalu menyatakan, ada konspirasi besar yang ingin menghancurkan partainya. Pernyataan itu disampaikan Anis, sesaat diumumkan sebagai Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kuota impor daging sapi.

Menurut Lukman Hakim, masyarakat cukup mengikuti dan mencermati proses hukum yang dilakukan KPK, seperti terhadap Luthfi. Pembelaan dan perlawanan sebaiknya dilakukan di pengadilan.

"Biarkan hukum melalui proses di pengadilan yang akan membuktikan benar tidaknya beragam tuduhan atas kasus yang sedang diusut KPK. Jangan memperkeruh suasana dengan melemparkan tuduhan yang bisa menimbulkan fitnah," harap Lukman Hakim.

KPK, lanjut Lukman Hakim, harus terus didukung untuk memberantas korupsi terhadap siapapun. Untuk itu, lembaga KPK harus tetap dijaga independensi dan imparsialitasnya.

Editor: Rusdi Amral
Penulis : Marcellus Hernowo | Sabtu, 2 Februari 2013 | 18:00 WIB