PBNU Rekomendasikan Sistem Pemilihan Kembali ke Pilkada Tak Langsung
Cirebon Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama sudah mulai menelurkan hasil. Hasil sidang komisi sudah berhasil mengeluarkan sebuah rekomendasi mengenai sistem pilkada. Rekomendasi tersebut menyebutkan pilkada sebaiknya tidak dilakukan secara langsung, namun dikembalikan kepada DPRD.
"NU memperkuat penilaian adanya dampak negatif dari pemilukada yang dilakukan secara langsung. Kami dari komisi Masail Diniyah Maudluiyah merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung yang dipilih melalui DPRD," ujar Sekretaris Syuriah PBNU, Abdul Malik Madaniy, di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Minggu (16/9/2012).
Menurut Malik, dalam pilkada langsung memang terjadi sebuah interaksi antara rakyat dan calon yang akan dipilih. Namun itu malah akan menjadikan masyarakat menjadi lebih berorientasi kepada uang daripada kepentingan bersama, karena tokoh-tokoh yang terpilih ternyata tidak memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
"Terbukti yang terpilih adalah yang berani melakukan money politic. Bahlan yang berani menerapkan premanisme," terang Malik.
Dia juga menilai selama masa pilkada dilakukan secara langsung malah membuktikan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Bahkan keburukan-keburukan tersebut sudah terlihat sangat nyata dan jelas sehingga perlu segera pengkajian ulang pelaksanaan pilkada..
"Maslahatnya ternyata tidak pernah terbukti, hanya ada angan dan tidak terbukti pada kenyataanya. Oleh karena itu, NU mendesak pemilukada langsung harus dikembalikan terhadap pemilukada tidak langsung yang dipilih oleh DPRD," imbuhnya.
Jakarta PBNU memastikan seluruh hasil yang diperoleh dari Munas dan Konbes akan direkomendasikan kepada Presiden SBY. Diharapkan hasil rekomendasi ini akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan.
"Semua hasil dari Munas nantinya akan diberikan kepada presiden dalam bentuk rekomendasi," ujar Ketua PBNU Said Aqil Siradj, di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin (17/9/2012).
Said menambahkan, nantinya rekomendasi itu berisi beberapa masalah yang selama ini sudah menjadi pembahasan dalam sidang komisi. Beberapa masalah yang akan direkomendasikan seperti masalah sah tidaknya pembayaran pajak, pilkada secara langsung dan tak langsung, dan juga mengenai risywah (suap) politik.
Rekomendasi ini rencananya akan diberikan secara langsung kepada presiden, karena presiden direncanakan hadir pada Munas ini.
"Nanti rekomendasi tersebut akan diberikaan dalam bentuk buku," terang Said.
Selain SBY beberapa tokoh lain juga akan direncanakan hadir, seperti Ketua KY Eman Suparman, Menkopulhukam Djoko Suyanto, Menkokesra Agung Laksono, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
(riz/trq)
:)
BalasHapus