2013, Korupsi Politik Semakin Masif

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 

 

Adnan Topan Husodo (kiri) dan Abdullah Dahlan dari Indonesia Corruption Watch memberi keterangan terkait peraturan dana kampanye di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Kamis (20/11). Belum adanya peraturan pelaporan dana kampanye dikhawatirkan dimanfaatkan partai politik untuk mencatat dana kampanye secara serampangan.

TERKAIT:

• 2012, 24 Kepala Daerah Terjerat Korupsi
• Politisi Golkar, Paling Banyak Terjerat Korupsi
• Marzuki Tak Terima DPR Disebut Paling Korup
• MCW: Korupsi Tertinggi di Malang, Pendidkan
• Politisi Korup karena Gagalnya Pencegahan KPK?

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi politik diramalkan semakin meluas pada 2013 nanti. Tahun 2013 merupakan waktu bagi para elit politik untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2014. Para kepala daerah, anggota DPR/DPRD lebih fokus mengumpulkan modal-modal politik sehingga cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendapat suntikan biaya.
Penilaian ini disampaikan peneliti bidang politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan dalam pemaparan Outlook Korupsi Politik 2013 di Jakarta, Jumat (28/12/2012). "Tahun-tahun kritis, masa bulan madu dengan rakyat berkurang, mereka lebih fokus pada pengumpulan modal. APBN akan menjadi arena perburuan dan pembajakan untuk kepentingan politik tersebut," kata Abdullah.
Menurutnya, ada masalah yang terjadi di pemerintahan. Kementerian dan lembaga mulai mendesain program-program yang populis sesuai dengan kepentingan partai politik. "Dana hibah dan bantuan sosial di kementerian pun akan meningkat," katanya.
Selain itu, menurut Abdullah, partai politik mulai menginstruksikan para kadernya untuk mengumpulkan dana modal politik. Menjelang 2014, parpol membutuhkan dana yang sangat besar untuk biaya kampanye baik legislatif maupun pemilu Presiden. Disinyalir, proyek-proyek besar dan siluman akan bermunculan kemudian dijadikan sebagai pendanaan politik.
"Seperti proyek BLBI, Century, ataupun Hambalang," ujar Abdullah.
Kondisi ini, menurutnya, diperparah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum menyentuh masalah pendanaan kampanye. Tahun 2013, katanya, KPU masih sibuk melakukan verifikasi partai dan menyusun regulasi.
"Apalagi jika KPK dan penegak hukum lainnya juga lemah, ditambah kondisi KPK yang seringkali dilemahkan seperti ditariknya penyidik sehingga tidak bisa mengungkap kasus," kata Abdullah.

Editor :

Hindra