PPP-PKB; Dari Jepara ke Gambar Gus Dur

Menjelang Pemilu Umum Legislatif (Pileg) 2014, relasi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diselimuti iklim cenderung memanas. 

Larangan keluarga besar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang pemakaian gambar Gus Dur di media peraga caleg PKB di satu sisi, dan di sisi lain, green light yang diberikan keluarga Gus Dur kepada PPP untuk memasang gambar Gus Dur membuat antarelite kedua partai ini terlibat dalam pertarungan wacana bersifat kontradiktif.

Sebagian elite PKB menilai penggunaan Gus Dur di media peraga caleg PPP sebagai salah alamat. Banyak ide dan pemikiran kebangsaan dan ke-Islam-an Gus Dur yang dipandang berada dalam spektrum yang tak segaris dengan pandangan sebagian elite PPP.

Gus Dur adalah deklarator PKB dan pernah menjabat ketua umum Dewan Syuro partai ini. Kendati pernah menyokong PPP dalam tempo tak lama, Gus Dur pada Pemilu 1992 dan 1997 merupakan figur yang tak jarang melakukan manuver politik yang membuat pusing elite PPP. Era PPP di bawah kepemimpinan Ismail Hasan Metareum (Buya), relasi antara Gus Dur dengan PPP bersifat pasang-surut.

Bahkan, menjelang Pemilu 1997, Gus Dur runtang-runtung dengan Mbak Tutut (salah satu Ketua DPP Golkar era kepemimpinan Harmoko) ke basis-basis NU di Jatim dan Jateng, seperti Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kota Semarang.

Sikap politik Gus Dur sebagai ketua umum PBNU terhadap PPP di era tahun 1990-an hingga menjelang reformasi Mei 1998 cukup kritis. Sejak kelahirannya pada awal 1970-an hingga reformasi 1998, kepemimpinan puncak PPP selalu ditempati politikus berlatar Islam Modernis (Muslimin Indonesia/MI), seperti HJ Naro dan Ismail Hasan Metareum. Baru pasca- reformasi 1998, puncak kepemimpinan PPP diisi politikus berlatar NU, seperti Hamzah Haz dan Suryadharma Ali (SDA).

Pasca-reformasi 1998, elite dan warga NU membentuk instrumen politik, karena regulasi dan iklim politik mengizinkan. PKB lahir sebagai ijtihad politik kalangan elite NU yang gandrung di dunia politik praktis. Sebelum PKB lahir, dibentuk Komite Pembentukan Partai Baru (KPPB), yang dikomandani KH Cholil Bisri dan KH Yusuf Muhammad sebagai sekretarisnya (Ponpes Darussalah Jember, Jawa Timur). Komite tersebut diperkuat Tim Asistensi yang diemban Matori Abdul Jalil dan Kacung Marijan, MA.

Langkah strategis ini kemudian ditindaklanjuti rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada 3 Juni 1998, yang berhasil membentuk tim lima diketuai KH Dr Ma'ruf Amin (Rais Syuriah PBNU), dibantu KH Dawam Anwar (Katib 'Am PBNU), KH DR Said Agil Siraj, MA (Wakil Katib PBNU), Ir HM Rozy Munir, SE,Msc (Ketua PBNU), dan H Ahmad Bagja (Sekjen PBNU).

Kemudian menyusul terbentuknya Tim Asistensi yang bertugas membentu kerja Tim Lima diketuai Drs Arifin Junaidi, MBA (wakil Sekjen PBNU), dibantu H Muhyiddin Aburusman, HM Fachri Thoha Ma'ruf, Lc, Drs H Abdul Aziz, MA, Drs H Andi Muarly Sunrawa, HM Nasihun Hasan, H Lukman Saifuddin Zuhri, Drs Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Maka terbentuklah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian dijadikan lokomotif politik NU di bawah Ketua Umum Matori Abdul Jalil dan Sekjen Muhaimin Iskandar.

Pembentukan PKB tentu bakal menggerus ceruk politik PPP. Hakikatnya, kedua partai ini memperebutkan basis konstituen sama. Mereka bertarung dan berkompetisi di irisan sosial politik yang nyaris sama, terutama di teritori politik Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Lampung, Kalsel, dan kawasan lain. Walaupun untuk PPP masih ada ikatan historis-politik dengan konstituen Islam Modernis (MI), PSII, dan Perti.

Menjelang Pemilu 1999, rivalitas politik PPP versus PKB di Jateng meletus menjadi aksi kekerasan massa bersifat fisik. Di Kabupaten Jepara, wilayah tradisional PPP, tepatnya di Kecamatan Dongos, meletus peristiwa berdarah pada 1999 berupa konflik horisontal yang menewaskan 4 orang, 3 orang meninggal dari unsur PKB, dan 1 orang dari simpatisan PPP, 16 mobil dan 14 kendaraan sepeda motor serta 2 unit rumah terbakar.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, relasi PPP dan PKB terbangun cukup bagus. Kompetisi antarkedua parpol yang memiliki ikatan historis, kultural, dan sosiologis dengan NU berjalan secara wajar. Realitas politik menunjukkan, trend dukungan politik kepada kedua partai itu makin menurun. Lebih-lebih atas PKB pada Pemilu 2009, di mana partai ini tak lagi sebagai kekuatan mainstream Islam politik di Indonesia. Posisi politiknya digeser PKS yang mampu finish di ranking keempat di bawah Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan.

Iklim dan nuansa politik yang bersifat rivalitas antara PPP versus PKB akhir-akhir ini, menjelang Pemilu 2014 cenderung mengeras. Isu gambar Gus Dur menjadi titik picu rivalitas dan friksi politik antara PPP versus PKB. PPP diizinkan memasang gambar Gus Dur, sedang PKB tak diizinkan.

Bagaimana nasib kedua partai ini kalau sampai hari H Pemilu 2014 friksi politiknya terus mengeras? Baik PPP maupun PKB dalam sejumlah survei dikelompokkan sebagai partai Islam dan atau partai berbasis Islam. Trend elektabilitas dan dukungan politik kepada kelompok partai ini cenderung menurun.

Data survei Kompas menunjukkan, pada Desember 2012, tingkat elektabilitas PPP mencapai 3,6%, Juni 2013 dengan 4,8%, dan Desember 2013 dengan 2,4%. Di sisi lain, tingkat elektabilitas PKB pada Desember 2012 dengan 4,2%, Juni 2013 dengan 5,7%, dan Desember 2013 dengan 5,1%. Merujuk data di atas memperlihatkan terjadinya trend penurunan elektabilitas politik PPP dan PKB, kendati PKB di antara partai Islam dan atau partai konstituen Islam lainnya berada di posisi terbaik. Tapi, friksi politik antara PPP versus PKB yang mulai muncul sekarang dan jika berkelanjutan, tak menutup peluang membuat pemilih mengambang tak akan memberikan pilihan politiknya kepada kedua partai ini.

Friksi politik PPP versus PKB menyangkut media peraga Gus Dur hakikatnya kompetisi memperebutkan pemilih Islam Tradisional yang sejak Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 menjadi basis pendukung PPP. Tapi, sejak Pemilu 1999, 2004, dan 2009 sebagian besar konstituen Islam Tradisional beralih ke PKB dan figur Gus Dur menjadi idola konstituen Islam Tradisional ini, terutama di Jatim dan Jateng. [air]