Artikel : PPP Pelabuhan Terakhir Para Kyai

 PPP: Pelabuhan Terakhir Para Kyai

Oleh: Alfi Khair (Kader muda PPP dari Lombok Timur, NTB)

Banyaknya kyai yang kembali ke PPP menunjukkan bahwa kyai sudah mulai peka terhadap kondisi bangsa saat ini. Mereka menyatakan kembali ke PPP, karena mengaggap PPP, satu-satunya partai yang tetap istiqamah memperjuangkan aspirasi ummat Islam.

Salah satu gejala yang paling menonjol dalam masa pasca tumbangnya rezim Orde Baru adalah munculnya banyak parpol. Hal ini tentu saja dimulainya kebijakan pemerintah B.J Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai, sebagaimana pernah terjadi di Indonesia pada dasawarsa pertama setelah kemerdekaan. Bukan hanya itu saja euforia politik demokrasi dan kekebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban parpol untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas, seperti ditetapkan dalam UU Keormasan 1985.

Semua perkembangan ini mendorong munculnya sangat banyak parpol khususnya parpol Islam. Dari sekitar 140-an parpol yang berdiri semasa Habibie, dan kemudian setelah mengalami seleksi dan verifikasi terdapat 48 parpol yang berhak mengikuti pemilu 1999. Dan dari 48 parpol ini hampir separuhnya adalah parpol yang secara eksplisit merupakan partai Islam atau menggunakan dan merupakan simbolisme Islam, atau partai berbasiskan konstituaen muslim.

Perkembangan seperti ini tidak bisa lain, kecuali mengisyaratkan semakin terjadinya fragmentasi yang semakin luas di kalangan elit politik dan ummat Islam   terutama kyai, kyai sebagai elit agama Islam yang juga disebut ulama, sampai saat ini menjadi bahan perbincangan para pengamat dan bahkan oleh kyai sendiri, menyangkut layak tidaknya kyai terjun dalam politik praktis.

Perdebatan menarik, terkait dengan posisi kyai dengan perubahan sosial. Geertz (1960: 220-249) sebagaimana yang dikutip oleh Imam Suprayogo, menyatakan bahwa kyai dan ulama tidak memberikan apa-apa terhadap gerakan politik bahkan lebih jauh mengatakan seharusnya kyai sebagai pengayom ummat Geertz mengatakan culture broker yaitu menjembatani transformasi nilai-nilai kultural yang berkembang dalam masyarakat, hendaknya kyai menhindarkan diri dari politik praktis.

Pandangan yang bertolak belakang dengan pendapat Geertz, seperti yang dikemukakan oleh Horikhosi (1987:245-246) berpendapat bahwan kyai berperan banyak dalam politik dan mereka menuduh orang yang menentang kyai terlibat politik, orang yang tidak mengerti tentang "alim". Horikhosi mengatakan bahwa elit gama yang disebut kyai sesungguhnya cukup responsif terhadap perubahan. Ia mengatakan bahwa kyai bukan hanya sebagai cultural brooker saja. Sependapat dengan dengan pandangan Horikhos, Azra (2002: 75-79) mengatakan pada dasarnya tidak ada pemisahan antara agama (din) dengan politik (syiasah). Disini politik dipandang sebagai bagian dari integral dari agama, dan karena itu tidakperlu dijauhi, bahkan perlu diceburi.

Penulis tertarik dengan pendapatnya Horikhosi dan Azra di atas yang mengatakan kyai harus terlibat politik, karena kyai hendaknya ikut andil dan terlibat dalam berpolitk, berpolitik bagian dari ajaran Islam, melarang berpolitk berarti mereduksi ajaran-ajaran Islam yang komprehenasif dan universal (rahmatan lil’alamin). Ada bebrapa alasan keterlibatan kyai dalam politik seperti pendapat Imam Suprayogo (2007: 1-10), kyai sebagai elit agama di tingkat apapun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat pemerintahan negara, terlibat dalam kegiatan politik. Sebab kyai sebagai pemimpin memerlukan otoritas, dan terlibat dalam peran-peran sosial untuk kepentingan masyarakat dan ummat. Penulis melihat selama ini kyai sering dijadikan sebagai objek dan komoditas politik oleh para elit politik yang ingin menacari keuntungan, seperti calon legislatif, gubernur, bupati dan walikota, ketika mendekati momen pemilu dan pilkada, mereka mendekati kyai dengan alasan silaturrahmi dengan meminta restu kyai, padahal tujuannya hanya untuk mencari dukungan, setelah terpilih menajadi anggota legislatif maupun eksekutif kyai ditinggalkan bahkan tanpa pesan, terkesan kyai selama ini dipolitisasi, bahkan diibaratkan seperti daun salam.

Oleh sebab itu saatnyalah kyai harus terlibat langsung dalam politik, dengan keterlibatan kyai dalam berpolitik sedikit tidak terjadi perubahan dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam dunia ketata negaraan kita. Rasulullah membentuk membentuk negara madinah dengan Siyasah (politik) sehingga terbentuklah piagam Madinah (Mitsaqul Madinah), oleh karena itu kyai harus kembali berpolitik, masak kayak Bang Toyib tak pulang-pulang. Dengan majunyan kyai dalam politik. InsyaAllah cita-cita mewujudkan masyrakat madani yang baldahatun thayyibatun warobbu al-ghafur.

PPP Pelabuhan Terakhir Politik Kyai

Pada perayaan harlah PPP ke-39 di kantor DPW PPP Jatim, puluhan kyai Jawa Timur menghadiri harlah PPP dan menyatakan diri kembali ke rumah besar ummat Islam yaitu PPP, adapun para kyai yang hadir seperti KH. Abdul Mu’thi Nur Hadi (Surabaya), KH. Mas Subandar (Pasuruan) KH. Zainuddin Djazuli, KH. Nur Huda Djazuli, KH. Anwar Iskandar (Kediri), KH. Maimun Adnan (Gresik), KH. Nurudin Busyiri (Probolinggo), KH. Hasan Syaful Islam (Genggong Probolinggo). KRP. Mujahid Anshori, KH. Yusuf Musa, KH. Zainuddin Thoha, KH. Syaiful Djazuli, serta KH. Maskur Khasim yang merupakan anggota DPP PPP. (Jawapos Edisi 6 Januari 2012).

Banyaknya kyai yang kembali ke PPP menunjukkan bahwa kyai sudah mulai peka terhadap kondisi bangsa saat ini. Mereka menyatakan kembali ke PPP, karena mengaggap PPP, satu-satunya partai yang tetap istiqamah memperjuangkan aspirasi ummat Islam. Bahkan mereka bertekad untuk berjihad dan berihktiar untuk membesarkan PPP, dan akan menjadikan PPP satu-satunya partai yang memeperjuangkan Ideologi Islam di Indonesia, karena PPP lahir dari rahim para ulama. Mudah-mudaan dengan bergabungya para kyai di Jawa Timur yang nota bene tempat lahirnya NU, akan diikuti oleh seluruh kyai dan ulama di seluruh tanah air karena PPP adalah rumah besar ummat Islam dan pelabuhan terahir politk ummat Islam. Amin Ya Robbal Almain. Wallahu a’lam bi al-showab.