PPP akan Lanjutkan Proses Judicial Review

Jakarta: Pascabadan legislatif DPR memutuskan tidak merevisi Undang-undang Pemilihan Presiden, Partai Persatuan Pembangunan kembali berencana melanjutkan proses judical review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan agar ambang batas capres dan cawapres diturunkan dari 20 persen menjadi 3,5 persen.

Hal ini disampaikan anggota baleg dari fraksi PPP, Ahmad Yani, di sela rapat baleg di Jakarta, Jumat (4/10) siang. Yani menyebut keputusan baleg tidak merevisi UU Pilpres tahun 2008 adalah bentuk pelanggaran konstitusi.

Menurut Yani, partainya tidak mau mengikuti arus parpol besar yang telah menghilangkan hak setiap warga negara untuk maju sebagai capres dan cawapres. Atas dasar ini, PPP melakukan walk out pada rapat baleg, Kamis kemarin.

Editor: Willy Haryono