PPP Desak DPR Segera Revisi UU Pilpres

Jakarta, Aktual.co — Revisi UU Pilpres harus segera diputuskan di Rapat Paripurna. Jangan hanya menyangkut kepentingan partisan tetapi juga harus menjadikan kepentingan nasional yang dikedepankan.

Demikian disampaikan Sekjen DPP PPP, M Romahurmuziy lewat siaran persnya yang diterima Aktual.co di Jakarta, Senin sore (30/9).

"Kebutuhan bangsa ini menghadapi transisi kepemimpinan nasional 2014 adalah sebanyak mungkin tokoh terbaik bangsa dicalonkan agar masyarakat punya pilihan," ujar Romy sapaan akrabnya.

Maka oleh karenanya, kepada partai-partai yang kebetulan sekarang memegang kepercayaan rakyat lebih besar, Romy menyerukan untuk megubah ambang batas pencalonan yakni 3,5 persen perolahan suara.

"Kembalikanlah ambang batas pencapresan (presidential threshold) ke angka yang memudahkan munculnya putra terbaik bangsa 3,5 persen, sesuai parliamentary threshold," tegas Romy.

Dia juga menyerukan agar partai di parlemen agar tidak menggunakan falsafah, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Selain itu jangan pula membangun argumentasi yang menyesatkan seperti perlunya dukungan persentase pengusungan yang besar untuk penguatan sistem presidensiil.

"Karena landasan ketatanegaraan dan praktek politiknya jelas tidak ada kaitannya antara perolehan suara pengusungan yang besar dengan stabilitas kepresidenan. Apalagi dalam praktek, seringkali dukungan parlemen sifatnya pragmatis dan tematik, bukan ideologis dan permanen," jelasnya

Menurutnya, parpol itu tugasnya melayani dan memfasilitasi kebutuhan politik nasional, bukan menghadang atau membelokkannya. Hal lain, bahwa peletakan revisi UU Pilpres sebagai prolegnas diputuskan dalam mekanisme rapat paripurna DPR.

"Baleg tidak memiliki kewenangan menganulir agenda revisi UU Pilpres yang sudah masuk dalam Prolegnas melalui mekanisme pleno Baleg. PPP tetap akan memperjuangkan revisi tersebut sampai dengan di rapat paripurna," pungkasnya.

Ari Purwanto