PPP: Putusan MK Justru Kacaukan Politik

JAKARTA, SOROTnews.com -  Anggota Komisi III DPR RI FPPP Ahmad Yani menyatakan kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak, karena persoalannya itu bukan pada serentak atau tidak serentak, melainkan pada parliamentary treshold (PT) DPR RI, dan Presiden Treshold (PT). Bahwa konstitusi itu mengatur pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali, sehingga mau serentak atau tidak itu bukan persoalan yang harus diputuskan.

 

“PPP bersama PKS, Gerindra, dan Hanura sejak dulu menolak PT DPR dan PT presiden tersebut. tapi, karena suara keempat partai ini kecil, maka kalah dengan partai besar waktu membahas UU itu,” tandas Ahmad Yani dalam diskusi ‘Putusan MK dan Keabsahan Pemilu 2014’ di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (6/2/2014).

 

Menurut Yani PT DPR itu justru merampok suara rakyat, yang partainya tak lolos PT. Padahal, sebelumnya mereka menjadi anggota MPR RI fari utusan daerah, dan utusan golongan. Tapi, dengan PT DPR tersebut, keragaman itu menjadi hilang. Untuk itu katanya, perlu penataan ulang sistem politik dan ketata negaraan ini.

 

Yani melihat MK sudah mulai keluar dari mandat yang diberikan, dengan memonopoli kebenaran yang bersifat final dan mengikat. Sementara itu tak ada yang mengontrol MK tersebut. Selain itu MK itu berwenang menguji pasal-pasal UU yang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. “Dan, bukannya membuat norma hukum baru. Apalagi tidak suka dengan DPR, sehingga putusannya tidak obyektif,” tegas Yani lagi.

 

Dikatakan, karena konstitusi mengatur pemilu lima tahun sekali, maka mau serentak atau tidak, itu tidak masalah, tapi putusan MK terbalik. Karena itu, putusan MK soal pemilu serentak itu sia-sia, dan malah akan terjadi kekisruhan baru akibat putusan MK tersebut. “Memang yang harus menjadi hakim MK itu harus bebas dari 3 TA, yaitu harta, tahta dan wanita. Usianya pun mesti di atas 60 tahun dan sudah teruji, agar benar-benar menjadi negarawan,” pungkas Yani. (SON/mnb)