PPP Tegaskan Menag RI Sudah Kelola Dana Haji Sangat Baik

JAKARTA, SOROTnews.com - Menysusul dugaan penyimpangan dana haji yang dilakukan oleh Kemenetrian Agama  (Kemenag) RI yang antara lain diduga melibatkan anggota DPR RI FPKS Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar dari FPPP, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, menyatakan  belum mengetahui persoalan pengusutan penggunaan dana haji atau penetapan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) yang saat ini sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

 

"Saya kira Pak Suryadharma Ali sudah mengelola dengan baik. Tapi, saya belum tahu secara jelas mana kasus penyimpangan dana haji yang dimaksud? Sebab baru kali ini Dirjen Haji dipimpin seorang ekonom  yang mahir dan memahami pengelolaan dana haji yang besar itu," kata Arwani pada wartawan di Jakarta, Jumat (8/2/2014).

 

Menurut Arwani, perkembangan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama saat ini sangat baik. "Baru kali ini direktorat jenderal haji dipimpin oleh ekonom yang memahami bagaimana mengelola dana yang begitu besar. Sosok Anggito Abimanyu yang merupakan ekonom UGM saya sudah profesional,” ujarnya.

 

Bahkan  lanjut Arwani, peningkatan pelayanan itu terus dilakukan. Dalam hal itu dia melihat kinerja Suryadharma Ali (SDA) sebagai menteri agama didalam soal haji sudah sangat baik. “Jadi, saya berharap langkah-langkah KPK di dalam proses penegakan hukum tidak memunculkan pemahaman lain,” katanya.

 

KPK membuka penyelidikan atas kasus dana haji di Kemenag RI. Kasus ini mencuat menjelang pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP selama tiga hari 7-9 Februari 2014 di Bandung, Jawa Barat.

 

Ketua Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar telah diperiksa oleh KPK dua hari lalu dalam penyelidikan kasus penetapan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). "Saya diundang KPK, status saya tidak jelas sebagai apa? Tidak disebut saksi atau apa, tapi memberikan keterangan," kata Hasrul yang juga Wakil Ketua Umum PPP ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis kemarin.

 

Hasrul mengakui mendapat pertanyaan dari penyidik KPK soal penetapan BPIH. Menurut Ketua Fraksi PPP itu mengatakan BPIH dalam undang-undang dibahas dan ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti oleh presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres).

 

Sebelumnya, KPK mengaku tengah mendalami laporan kejanggalan pengelolaan dana haji, dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK menelusuri kejanggalan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2004-2012 itu, dengan mengakses laporan yang telah diterima dari PPATK. Bahkan Juru Bicara KPK, Johan Budi, menegaskan pihaknya berencana memeriksa Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum PPP.(SON/mnb)