PPP tidak Setuju Akil Dihukum Mati

Metrotvnews.com, Pekanbaru: Partai Persatuan Pembangunan tidak setuju penerapan sanksi hukum Islam terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. PPP menyarankan sanksi terhadap pelaku korupsi tetap sesuai norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy di Pekanbaru, Riau, Ahad (6/10), menyatakan partainya mendukung hukuman berat terhadap pelaku korupsi. Namun, pria yang akrab disapa Gus Romi itu mengatakan sanksi yang dijatuhkan harus tetap mengacu pada hukum positif Indonesia.
PPP tidak setuju penerapan hukuman mati atau potong tangan seperti diwajibkan dalam syariat Islam. Menurut Gus Romi, saat ini yang perlu dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi.
Anggota DPR ini menyarankan perlunya revisi undang-undang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah. Gus Romi mengungkapkan sebaiknya pemilihan gubernur dan bupati dikembalikan kepada DPRD agar tidak terus berpolemik di MK.