Tolak Perppu, PPP Inginkan revisi UU MK

JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak setuju dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk penyelamatan Mahkamah

Konstitusi (MK). Parpol berlambang kakbah ini lebih setuju revisi UU 24/2003

tentang MK.

 

Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim  Syaifuddin 

mengatakan, rencana penerbitan Perppu harus dicermati lebih mendalam. Pihaknya mempertanyakan apakah Perppu tersebut sudah tepat atau tidak?

 

“Alangkah ebih baiknya, kita benahi, undang-undang  yang ada,  diantaranya: membenahi tata cara rektutmen MK,  itu dulu saya kira dikedepankan, dari pada

mengedepankan Perppu, dahulukan revisi UU MK,” kata Lukman Kamis (10/10/13).

 

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, revisi UU MK akan mengatur secara keseluruhan. Bahkan, ada beberapa klausul yang bias dimasukkan.

 

“Ada juga yang harus direvisi, yaitu, tentang pengaduan masyarakat, apabila ada pelanggaran  kode etik,” terangnya.

 

Lukman berharap wacana penerbitan Perppu tidak hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok.