JAKARTA -
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
akhirnya mempertahankan enam nama bakal calon presiden (capres) yang
dinilai memiliki kriteria yang sesuai dengan persyaratan PPP.
Keenam nama bakal capres PPP yang akhirnya dipertahankan hingga
berakhirnya mukernas ini, setelah keputusan Mukernas menyisihkan empat
kandidat capres lain.
Keenam nama yang tetap dipertahankan PPP
dalam keputusan Mukernas yang diselenggarakan di Bandung ini, di
antaranya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf
Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mantan Ketua MK Jimly
Asshiddiqie, Ketua Umum PP. Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Bupati Kutai
Timur Isran Noor.
Politisi PPP yang juga menjadi Sekretaris
Majelis Pakar DPP PPP Ahmad Yani mengakui ada sejumlah nama yang
dipertahankan dan yang tersisih dari sembilan nama yang sempat
diusulkan sebagai bakal capres.
Dari sembilan nama yang diusulkan DPW PPP, tiga nama telah disisihkan
diantaranya Yenny Wahid, Panglima TNI Moeldoko dan Ketua KPK Abraham
Samad.
Sedangkan, Mahfud MD dan Khofifah sejak awal telah
disisihkan dari sembilan nama usulan DPW PPP. Dan Khofifah mengungkapkan
ketidak sediaannya.
"Kalau Yenny Wahid dari segi personalnya
saja. Secara personal Yenny mengapresiasi. Dia tetap memberikan
dukungan. Tapi saat ini, untuk menjaga keseimbangan ya tidak. Alasannya
pesonal kita hargai," kata Yani kepada wartawan, Ahad (9/2).
Sedangkan
Panglima TNI Moeldoko, Yani menjelaskan pihaknya tidak mau merusak
netralitas TNI ke dalam urusan politik. Karena Moeldoko hingga saat ini
merupakan anggota TNI aktif dan menjadi pimpinan tinggi di TNI. "Kita
tidak ingin menyeret-nyeret TNI ke dalam politik praktis," terangnya.
Dan
untuk Ketua KPK Abraham Samad, Yani mengakui, pihaknya menghargai ketua
KPK untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Walaupun ia
secara pribadi sangat menginginkan adanya kandidat capres muda seperti
Abraham Samad di PPP.
Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim
Syaifuddin usai rapat terakhir Mukernas mengungkapkan Kesepakatan
seluruh peserta bahwa hasil keputusan rekomendasi Mukernas termasuk
kandidat capres akan diumumkan di Sabuga, Ahad (9/2) siang.
Saat
ditanya apakah dapat dipastikan tidak akan ada deklarasi bagi Ketua Umum
PPP, Suryadharma Ali, Lukman meminta wartawan untuk menunggu. Menurut
dia, deklarasi merupakan penyampaian dari suatu pernyataan. Terkait apa
isi pernyatannya, dia belum bisa membeberkannya.
"Jadi yang jelas
akan ada pernyataan dari keputusan Mukernas. Tapi isinya apa sebaiknya
kami berharap bisa menahan diri, bersabar, untuk menunggu," ujarnya.
Kalau Capres PPP Bukan Ekonom Konstitusi, Tidak Akan Mampu Jawab Tantangan Zaman
Kalau mencermati kebutuhan negara saat ini,
capres dari PPP belum cukup mampu mengatasi masalah bangsa yang justru
sangat substansial saat ini, yakni problem ekonomi bangsa.
"Jadi,
sebaiknya PPP berfikir antisipatif, tidak hanya menggunakan logika
popules dan logika maping kekuatan politik," kata Direktur Puspol
Indonesia, Ubedilah Badrun kepada Aktual.co, Minggu (9/2).
Kalau berfikir antisipatif, sambungnya, maka diperlukan calon yang memiliki kapasitas antisipasi problem ekonomi mendatang.
"Jadi, jika bursa capres PPP masih itu-itu saja, maka dipastikan tidak akan mampu menjawab tantangan zaman," tambahnya.
Ada
sembilan nama yang mencuat di Mukernas PPP Bandung. Mereka adalah
Suryadharma Ali, Jusuf Kalla, Jokowi, Jenderal Moeldoko, Isran Noor,
Khofifah Indar Parawansa, Yeni Wahid, Abraham Samad dan Din Syamsuddin.
Sebelumnya,
Juru Bicara Presiden era Gus Dur, Adhie mengatakan, sebetulnya PPP bisa
mengusung Dr Rizal Ramli (RR) yang bukan sekedar ekonom, tapi bisa
disebut pendekar ekonomi sebagai capres.
"RR
disebut pendekar karena sepakterjangnya dalam membela ekonomi konstitusi
yang lebih berpihak (kepada rakyat) sangat jelas. RR juga punya
kapasitas politik yang kuat untuk membuat kebijakan ekonomi yang
berpihak," imbuh Adhie.
Ari Purwanto
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !